Pajak Motor Mati! Apakah Bisa Dikirim Ke Luar Kota? – Membayar pajak kendaraan menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat yang memiliki kendaraan yang telah terdaftar di kantor kepolisian.
Jika pajak motor mati, Djatgo sarankan untuk segera membayarnya agar kendaraan bisa kembali beraktivitas tanpa takut mendapatkan sanksi hukum.
Sebagai pemilik kendaraan, seharusnya kamu sudah memahami jika membayar pajak bukan hanya untuk menuntaskan kewajiban administrasi saja.
Tapi juga sebagai bentuk kontribusi kamu dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas publik agar kamu dapat berkendara dengan nyaman di jalan raya.
Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak daerah yang telah diatur oleh undang-undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
PKB menjadi pajak yang akan dibayar atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor.
Kendaraan motor, mobil, truk, dan juga bus harus untuk membayar pajak kendaraan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Namun, terdapat beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- Kereta api.
- Kendaraan bermotor yang dipakai untuk keperluan keamanan dan pertahanan negara.
- Kendaraan bermotor milik lembaga nasional dan internasional.
- Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.
- Kendaraan bermotor lain yang sudah diatur oleh Perda.
Kendaraan bermotor termasuk ke dalam semua kendaraan beroda dan juga gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan, baik itu jalur darat maupun kendaraan yang bergerak di jalur laut yang dinyalakan oleh peralatan teknik seperti motor ataupun peralatan lainnya.
Ada dua jenis pajak utama untuk kendaraan bermotor, yaitu pajak tahunan dan juga pajak lima tahunan.
Keduanya memiliki peran penting dalam pemeliharaan administrasi kendaraan yang digunakan.
Pajak Tahunan
Pajak tahunan kendaraan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan yang ada di Indonesia.
Pajak yang dikenakan setiap tahunnya dan besarannya akan dihitung sesuai dengan nilai jual kendaraan.
Nilai jual kendaraan akan terus berkurang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jumlah pajak yang akan dibayar akan terus berkurang setiap tahunnya selama kendaraan tersebut masih dimiliki dan digunakan.
Pajak ini tidak hanya untuk mengumpulkan pemasukan negara saja. Tapi juga untuk memastikan jika semua kendaraan yang beroperasi di jalan raya telah digunakan dengan benar.
Pemasukan dari pajak tahunan biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur dan juga layanan transportasi publik.
Pajak Lima Tahunan
Pajak lima tahunan merupakan bagian penting dalam sistem perizinan kendaraan di Indonesia.
Pajak ini tidak hanya mencakup pembayaran pajak saja, namun juga termasuk untuk perpanjangan STNK dan juga penggantian nomor polisi.
Pembayaran biasanya dilakukan di kantor Samsat di mana kendaraan terdaftar. Kamu hanya perlu membawa beberapa dokumen untuk menjadi persyaratan administrasi dalam membayar pajak lima tahunan ini.
Dibayar setiap lima tahun sekali untuk memastikan jika kendaraan kamu tetap terdaftar secara legal untuk bisa digunakan.
Proses ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tapi juga untuk memastikan motor kamu aman saat dioperasikan di jalan raya.
Undang-undang Terkait Pajak Kendaraan Bermotor
Setiap pajak kendaraan yang ada sudah ditetapkan di setiap undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor.
Dengan adanya undang-undang yang berlaku, setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan wajib untuk membayar pajak kendaraannya.
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bawah subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi ataupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022.
Lalu tindakan apa yang dilakukan pihak kepolisian jika pemilik kendaraan terlambat atau tidak membayar pajak?
Sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) UU 22 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur kewenangan bagi penyidik kepolisian, yaitu:
- Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum.
- Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat bukti cukup.
- Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak kejahatan lalu lintas.
- Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Adapun aturan lain yang diberikan untuk pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak dengan jelas.
Diatur dalam Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (5) huruf a dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 berisi tentang “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STUK yang ditetapkan oleh kepolisian akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.”
Apakah Bisa Kirim Motor dengan Kondisi Pajak Mati?
Apa bisa kirim motor melalui jasa cargo namun dengan kondisi pajak motor mati? Jika kamu ingin mengirim motor menggunakan jasa cargo, kamu perlu memperhatikan beberapa ketentuan ketika ingin kirim motor ke luar kota.
Tapi tenang saja, beberapa jasa cargo seperti Djatgo tetap menerima pengiriman walaupun pajak motor mati.
Kamu hanya perlu melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP penerima, wajib melampirkan STNK asli, dan juga fotocopy BPKB.
Tidak ada ketentuan khusus yang harus kamu lakukan jika ingin mengirimkan motor yang pajaknya telah mati.
Persyaratan yang dilakukan tidak jauh berbeda ketika kamu ingin mengirimkan motor yang pajaknya masih berlaku.
Namun sebelum mengantarkan motor untuk dikirim ke jasa ekspedisi, pastikan tangki bahan bakar motor sudah dalam posisi kosong.
Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala lainnya saat pengiriman motor yang disebabkan oleh kebocoran tangki bahan bakar.
Jika kamu bingung untuk memilih jasa ekspedisi profesional, kamu bisa memilih jasa ekspedisi Djatgo sebagai pilihan utama kamu. Di Djatgo kamu bisa mengirimkan motor yang pajaknya telah mati dengan aman dan mudah.
Kamu bisa mendapatkan beberapa layanan yang diberikan oleh Djatgo seperti layanan door to door, gratis penjemputan, packing profesional, asuransi, dan beberapa layanan lainnya.
Kamu bisa hubungi tim marketing Djatgo dan beritahu keinginan kamu untuk mengirimkan motor.
FAQ
Apa yang terjadi jika pajak motor mati?
Sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) UU 22 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur kewenangan bagi penyidik kepolisian, yaitu “Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Serta melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”
Apakah membayar pajak kendaraan penting?
Ya, membayar pajak menjadi kewajiban setiap masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan.
Kamu bisa mendapatkan sanksi hukum jika pajak kendaraan yang digunakan mati. Kamu harus membayar pajak agar bisa menggunakan kendaraan tanpa adanya hambatan hukum.
Pajak memiliki berapa jenis?
Pajak memiliki dua jenis, yaitu pajak tahunan dan juga pajak lima tahunan.
Apa hukuman untuk pemilik kendaraan jika tidak membayar pajak?
Diatur dalam Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (5) huruf a dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 berisi tentang “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STUK yang ditetapkan oleh kepolisian akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.”
